Bos BI Sebar Likuiditas Rp666 Triliun

Bos BI Sebar Likuiditas Rp666 Triliun
Gubernur BI, Perry Warjiyo (net)

Tapanuli Today | Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai relaksasi perbankan sebagai upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saat ini likuiditas di perbankan dinilai sudah lebih dari cukup.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, pihaknya telah menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan, sampai saat ini telah mencapai Rp666 triliun.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Sabtu (10/10/2020), injeksi likuiditas Rp666 triliun ini meningkat Rp4 triliun, dibandingkan data hingga 28 September 2020 yang tercatat sebesar Rp662,1 triliun.

“Likuiditas telah mencapai Rp666 triliun. Sehingga likuidasi di perbankan lebih dari cukup. Insya Allah akan bisa ke depannya mempercepat penyaluran kredit,” ujer Perry dalam sebuah webinar, Jumat (9/10/2020).

Kendati demikian, Perry tidak menjelaskan, dari mana saja asalnya quantitative yang sudah dilakukan BI tersebut.

Biasanya, injeksi likuiditas dilakukan melalui pembelian surat berharga nasional (SBN) dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan dengan mekanisme term-repurchase agreement (repo), dan penurunan giro wajib minimum (GWM).

“Kami longgarkan berbagai pengaturan makroprudensial terkait uang muka dan kemudahan salurkan kredit. Kami juga lakukan penyediaan pendanaan dan berbagai beban dengan pemerintah untuk pembiayaan APBN 2020, sehingga pemerintah bisa fokus realisasikan anggaran dan sebagian anggaran disediakan oleh BI,” tuturnya.

Dengan adanya tambahan likuiditas tersebut, Perry berharap dapat mendorong penurunan suku bunga, sehingga kondusif bagi pembiayaan perekonomian. Dan penyaluran kreditnya bisa berjalan dengan cepat.

Di samping itu, percepatan stimulus fiskal dan pembukaan di beberapa sektor industri dinilai dapat mendorong permintaan kredit.

Dengan catatan, dalam menjalankan usaha industrinya tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Perry Warjiyo menyampaikan, ada 17 sektor usaha produktif yang telah diidentifikasi pemerintah bisa dibuka secara bertahap dan aman di tengah pandemi Covid-19.

Sektor tersebut di antaranya, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, serta basis ekonomi kerakyatan.

Juga sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, peternakan, pertambangan, termasuk administrasi pemerintah di pusat dan daerah, dan masih ada beberapa sektor lainnya.

Perry juga memandang sektor perdagangan dan restoran juga memiliki potensi dalam mendorong pemulihan ekonomi, namun diperlukan protokol Covid-19 yang lebih ketat.

“Perlu dilihat UMKM yang produktif dan aman, mulai bertahap dibuka dengan protokol Covid-19, jadi aktivitas ekonomi semakin kuat, mobilitas kuat dengan protokol Covid-19,” ujarnya.

Source: CNBC Indonesia