Rahmansyah Sibarani: Mungkin Wali Kota Sibolga Tak Butuh Bantuan RTLH

Rahmansyah Sibarani: Mungkin Wali Kota Sibolga Tak Butuh Bantuan RTLH

Sibolga | Wakil Pimpinan DPRD Sumatra Utara, Rahmansyah Sibarani berhasil memperjuangkan anggaran bantuan untuk 100 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Hal ini sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Sumut tahun 2020, ditandatangani DPRD bersama Gubernur Edy Rahmayadi, Senin (7/9/2020).

Pertanyaannya, kenapa hanya Tapteng, bagaimana dengan Kota Sibolga yang merupakan salah satu daerah pemilihan Rahmansyah Sibarani saat mencalon sebagai anggota DPRD Sumut.

Rahmansyah Sibarani berpendapat, perjuangan untuk mendapatkan bantuan 100 RTLH tersebut karena ada permohonan dari Pemkab Tapteng melalui Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani kepada Pemprovsu dan DPRD Sumut.

“Mungkin saudara Wali Kota Sibolga merasa sudah tenang masyarakatnya, sehingga tidak butuh bantuan RTLH,” ungkap Rahmansyah di Sibolga, Jumat (11/9/2020).

Menurut dia, kalau Pemkot Sibolga berkeinginan mendapat bantuan RTLH pasti pihaknya akan memperjuangkan.

“Tapi nyatanya, sampai hari ini saudara Wali Kota Sibolga ataupun Bappeda tidak pernah mengajukan permohonan RTLH,” tutur Rahmansyah.

Politikus dari Partai Nasdem itu menjelaskan, seandainya Pemkot Sibolga mengajukan permohonan RTLH melalui komunikasi yang baik, tentu saja Pemprovsu terbuka dan DPRD Sumut akan memperjuangkan.

“Ini perlu saya sampaikan supaya masyarakat Sibolga tidak berburuk sangka kepada saya, kenapa Tapteng dapat Sibolga tidak. Jadi perlu saya tegaskan, sampai ketuk palu (P-APBD Sumut disahkan), Pemkot Sibolga tidak ada mengajukan permohonan RTLH,” tegasnya.

Terhadap 100 RTLH di Tapteng yang diperjuangankannya ternyata mendapat sambutan baik dari Pemprovsu. Rahmansyah pun mengapresiasi karena Gubsu Edy Rahmayadi berkenan mengalokasikan anggaran untuk itu.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi D DPRD Sumut yang sama-sama memperjuangkan 100 unit RTLH ini, dan itu satu-satunya yang tertuang dalam P-APBD Sumut, hanya Kabupaten Tapanuli Tengah,” tutur dia.

Dia menambahkan, ke depan pihaknya juga akan memperjuangkan pembangunan jalan provinsi, tembok penahan banjir, irigasi maupun jalan pertanian, nelayan serta rumah ibadah dan lainnya melalui APBD murni 2021.

Editor: juniwan