Usir PPS dari Kantornya, Lurah Hutabarangan Dicopot

Usir PPS dari Kantornya, Lurah Hutabarangan Dicopot
Sertijab Lurah Hutabarangan. (istimewa)

Sibolga | Oknum Lurah Hutabarangan berinisial DRP dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini diduga gegara insiden pengusiran petugas Pantia Pemungutan Suara (PPS) dari kantor Lurah Hutabarangan, Jumat (9/10/2020) lalu.

“Sesuai dengan musyawarah Binap dan Baperjakat, telah dikeluarkan pemberhentian saudara Dicky Ronald Pardede dari jabatannya sebagai Lurah Hutabarangan, dan sebagai Pelaksana Lurah dipercayakan kepada saudari Maslan Ida Rumapea yang juga menjabat sebagai Camat Sibolga Utara,” kata Sekdakot Sibolga, M Yusuf Batubara kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Menurut Yusuf, mutasi atau pergantian pejabat di Kelurahan Hutabarangan Kota Sibolga merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan evaluasi pihak Inspektorat Kota Sibolga.

“Hal itu sehubungan dengan adanya juga insiden yang menurut evaluasi kami adalah sesuatu pelanggaran disiplin oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkap Yusuf.

Pelanggaran yang dilakukan oknum ASN itu juga dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang tentang Pemilu dan Pilkada.

Sehingga hasil pemeriksaan Inspektorat merekomendasikan yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Lurah Hutabarangan.

Sebelumnya, oknum Lurah Hutabarangan berinisial DRP diduga mengusir petugas Pantia Pemungutan Suara (PPS), Jumat (9/10/2020) lalu.

Oknum lurah itu disinyalir melarang petugas PPS untuk berkantor di Kelurahan Hutabarangan yang sudah bertugas sejak 15 Juni 2020 lalu.

Pengusiran dan pelarangan petugas PPS itu kemudian diabadikan melalui video berdurasi 1,39 menit, dimana oknum Lurah DRP begitu lantang mengusir petugas PPS.

Petugas PPS Hutabarangan Santina Hutauruk kepada wartawan menjelaskan, awalnya ada seseorang yang melapor jika selebaran kertas pemberitahuan posko penerimaan KPPS yang ditempel di meja pendaftaran kantor Lurah Hutabarangan sudah dicabut.

“Untuk memastikan laporan itu, saya dan Meriaty datang ke kantor Lurah, ternyata laporan itu benar, selebaran di posko penerimaan KPPS dicabut,” ucapnya.

Meski selebaran pemberitahuan sudah dicabut, Santina dan Meriaty duduk di posko pendaftaran KPPS, tak berapa lama, keduanya dipanggil oknum Lurah DRP.

“Saat di dalam ruangan, Pak Lurah ternyata mengusir kami. Ya sudah, pergilah, ngapain kalian tanya lagi alasannya, ini kantorku,” terang Santina.

Keduanya pun sempat bersikeras mempertanyakan alasan pengusiran mereka dari kantor lurah tersebut, tetapi oknum lurah tersebut tetap ngotot dengan pendiriannya.

Dilihat dari rekaman video yang diterima wartawan, oknum lurah itu memang meminta kepada PPS untuk segera keluar dari kantornya.

“Ini kantorku. Kalian pakailah anggaran kalian itu sesuai dengan posnya. Kalian kerjakanlah sesuai anggaran pos kalian. Itu uang PPS kan ada,” kata DRP.

Diketahui, berdasarkan UU Nomor 10/2016, tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan UU Nomor 7/2017, tentang pemilihan umum, disebutkan dalam Pasal 434, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor: Juniwan