Usir PPS dari Kantornya, Sang Lurah Diberi Hukuman Disiplin Berat

Usir PPS dari Kantornya, Sang Lurah Diberi Hukuman Disiplin Berat
Inspektur, Yahya Hutabarat. (dody)

Sibolga | Setelah dinyatakan terbukti bersalah atas dugaan melakukan pengusiran terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), oknum Lurah Hutabarangan berinisial DRP, akhirnya dicopot dari jabatannya.

Wali Kota Sibolga memberhentikan DRP dari jabatannya, dan menunjuk Camat Sibolga Utara, Maslan Ida Rumapea sebagai pelaksana Lurah Hutabarangan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Sekdakot Sibolga, M Yusuf Batubara kepada wartawan usai melakukan serah terima jabatan Lurah Hutabarangan, Rabu (14/10/2020).

“Sesuai musyawarah Binap dan Baperjakat, telah dikeluarkan pemberhentian saudara Dicky Ronald Pardede dari jabatannya sebagai Lurah Hutabarangan, dan sebagai Pelaksana Lurah dipercayakan kepada saudari Maslan Ida Rumapea yang juga menjabat sebagai Camat Sibolga Utara,” kata Yusuf Batubara.

Menurut Yusuf, terjadinya pergantian pejabat di Kelurahan Hutabarangan Kota Sibolga merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan dan evaluasi pihak Inspektorat Kota Sibolga.

“Hal itu sehubungan dengan adanya juga insiden yang menurut evaluasi kami adalah sesuatu pelanggaran disiplin seorang ASN,” tegas Yusuf.

Pelanggaran yang dilakukan oknum ASN itu juga dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang tentang Pemilu dan Pilkada.

Sehingga hasil pemeriksaan Inspektorat merekomendasikan yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Lurah Hutabarangan.

Inspektur, Yahya Hutabarat yang ditemui terpisah membenarkan, pihaknya yang merekomendasikan pencopotan jabatan terhadap oknum lurah tersebut.

“Sesuai dengan pemerikasaan kemarin, kita konfirmasi ada memang pelanggaran sesuai dengan PP 53/2010, maka kita berikan hukuman disiplin jenis berat kepada beliau (DRP), yaitu pencopotan jabatan,” terang Yahya di kantornya.

Inspektorat sudah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP)-nya lebih cepat. Pihaknya menemukan dugaan pelanggaran sesuai dengan PP 53 tahun 2010, tentang disiplin PNS.

Dan juga UU tentang Pilkada dan Pemilu, yang seyogianya sebagai seorang lurah memberikan fasilitas kepada PPS dalam rangka persiapan Pilkada di Kota Sibolga.

“Sesuai hasil klarifikasi dan pemeriksaan kita kemarin. Nampaknya, dia (Lurah) tidak memberikan itu,” tegas Yahya.

Karena memang itu sangat signifikan, tindakan yang dilakukan terhadap PPS, apalagi sampai mengusirnya dari kantor.

“Mengusir itu kan tidak bagus, karena kita sama-sama aparat pemerintah, apalagi dia seorang lurah,” tuturnya.

Seharusnya, lurah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan Pilkada saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat juga.

“ASN adalah pelayan masyarakat, tetapi ini tidak menggambarkan kami lihat sebagai lurah. Maka kita tentukan hukuman dengan disiplin berat kepada beliau,” pungkasnya.

Editor: Juniwan